/

PERIODE PERSIAPAN PENGELOLAAN

Untuk mengelola Islamic Centre Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan Yayasan Islamic Centre Jawa Barat. Yayasan ini didirikan pada tanggal 23 Juli 1990 oleh Gubernur Jawa Barat Yogi S Memet (1985 – 1993), sebelum pembangunan fisik dilaksanakan yang bertujuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan, mengelola dan membina Islamic Centre Jawa Barat.

Bersamaan dengan dimulainya pembangunan fisik dilaksanakan, Yayasan Islamic Centre Jawa Barat tersebut pada tanggal 21 Februari 1992 didaftarkan pada Kantor Notaris Leontine Anggasurya, SH., Nomor Akta 63 dengan para pendiri :

  • H. Emon Suratman, Ketua DPRD Tingkat I Jawa Barat
  • H. Suryatna Soebrata, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
  • Drs. H. Ukman Sutaryan, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat
  • Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika, Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
  • Drs. H. Djauharudin Abdurrohim, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
  • KH. R. Totoh Abdul Fatah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa barat.
  • Yayasan ini berfungsi untuk membantu pengusahaan dana untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Centre Jawa Barat, serta untuk mempersiapkan pengelolaan dan pembinaan Islamic Centre Jawa Barat.

    Pada tahun 1996 menjelang peresmian Islamic Centre dan sekaligus untuk mengelola Monumen Perjuangan Jawa Barat yang juga akan diresmikan, Pemerintah mengubah nama yayasan menjadi Yayasan Islamic Centre dan Monumen Perjuangan Jawa Barat, serta menerbitkan SK Gubernur Nomor 645.8/SK.1275-Huk/1996 tentang Pengangkatan Pengurus Harian Yayasan Islamic Centre dan Monumen Perjuangan Jawa Barat, dengan susunan Personalia Pengurus Yayasan sebagai berikut :

    .

    Pembina : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
    Pengarah :

  • Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra
  • Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  • Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Sosial Setwilda Tingkat I Jawa Barat Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Barat
    Anggota :

  • Asisten Administrasi Pembangunan Setwilda Tingkat I Jawa Barat
  • Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Jawa Barat
  • Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
  • Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
  • Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat
  • Kepala Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Barat
  • Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Jawa Barat
  • Seksi Usaha : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Seksi Perlengkapan : Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Jawa Barat

    Setelah Pusat Dakwah Islam Jawa Barat disingkat PUSDAI diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat HR. Nuriana pada tanggal 2 Desember 1997, yayasan yang telah dibentuk tersebut diharapkan siap melaksanakan tugasnya. Pengelolaan secara teknis, dilaksanakan langsung oleh aparat Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Tingkat I Jawa Barat.

    Dalam pelaksanaannya ternyata pihak aparat Setwilda kerepotan untuk mengelolanya, dikarenakan tugas pokok dan fungsi di Setwilda yang sudah padat sehingga tidak memungkinkan bisa membagi waktu dan pekerjaan untuk ditambah mengelola PUSDAI secara profesional.

    Demikian pula, PUSDAI sebagai lembaga besar yang baru berdiri dimana grogram kegiatan maupun peruntukannya jauh berbeda dengan yang di Setwilda sehingga selama pengelolaannya dapat dikatakan tidak ada program dan aktivitas yang dilaksanakan, sementara harapan masyarakat terhadap keberadaan PUSDAI sangat besar.

    Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini antara lain pelaksanaan ibadah salat 5 waktu dan salat Jum’at, menampung para remaja dan pemuda untuk aktif PUSDAI dengan membuat kegiatan seperti pengajian anak-anak, diskusi-diskusi keagamaan dan menyusun program-program untuk menyemarakkan PUSDAI. Program-program remaja dan pemuda tersebut umumnya baru bisa terealisasi pada periode selanjutnya.

    Berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan adanya semangat reformasi yang saat itu sedang bergulir (Mei 1998), maka yang dianggap paling tepat untuk mengelola PUSDAI adalah dari kalangan ulama dan intelektual, hal ini sesuai pula dengan cita-cita para ulama yang ingin mendirikan Islamic Centre dahulu.